PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT

Hasni, Hasni and Budhianti, Meta Indah (2017) PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SUMATERA BARAT. Project Report. Faculty of Law, Trisakti University. (Unpublished)

[thumbnail of BAB I - V meta sumbar.pdf] Text
BAB I - V meta sumbar.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (240kB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yakni suatu sistem kenegaraan yang diatur pada sistem yang berlaku, yang berkeadilan dan tersusun dalam suatu Undang-Undang Dasar, penelitian ini berfokus pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata yang mengacu pada 3 (tiga) Perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Ketiga UndangUndang tersebut merupakan Undang-Undang Organik dari Pasal 33 (ayat 3) UUD 1945. Ruang Lingkup Penelitian dan Pembahasan mencakup segi normatif, implementasi dan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan ketiga Undang-Undang tersebut, termasuk juga didalamnya usulan dan Ide Peneliti yang merupakan masukan bagi Pemerintah dalam rangka penyempurnaan penerapan Undang-Undang tersebut. Permasalahan pokoknya : Bagaimana pengaturan tentang Penataan Ruang dan perlindungan / pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hubungannya dengan pengembangan Kawasan Pariwisata yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009; dan bagaimana implementasi perundang-undangan tersebut beserta hambatanhambatan dan upaya PEMDA setempat. Tujuan utamanya adalah untuk memahami ketentuan-ketentuan normatif dibidang Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata beserta Implementasinya, metode yang digunakan adalah type Penelitian Normatif yang didukung oleh data Emperis. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasilnya adalah bahwa perundang-undangan yang menyangkut Penataan Ruang dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan terkait Pengembangan Kawasan Pariwisata sudah cukup lengkap dan memadai, namun pada Implementasinya ada beberapa ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang sulit dilaksanakan antara lain tentang batas minimum Ruang Terbuka Hijau Publik dan batas sepadan pantai, hambatannya adalah Tanah Negara uang tersedia sangat sempit dan bangunan-bangunan yang merupakan sarana-prasarana Pariwisata sudah sejak lama terbangun secara permanen sulit ditertibkan, sedangkan upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan Pengendalian Penataan Ruang dan berusaha meningkatkan kesadaran Hukum / Budaya Hukum anggota masyarakat yang terkait dengan kegiatan pengembangan Kawasan pariwisata.

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Undergraduate Program in Law
Depositing User: FH Universitas Trisakti
Date Deposited: 16 Nov 2020 03:57
Last Modified: 16 Nov 2020 04:02
URI: http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/1597

Actions (login required)

View Item View Item
View My Stats