Tanggung Jawab Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia

Sari, Elsi Kartika (2012) Tanggung Jawab Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia. Jurnal Supremasi Hukum, 8 (2). pp. 7-23. ISSN 0216-5740

[thumbnail of Elsi Kartika Sari3.pdf]
Preview
Text
Elsi Kartika Sari3.pdf - Published Version

Download (7MB) | Preview

Abstract

Pembangunan tidak sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah setempat tetapi bagaimana peran arsitek sebagai perencana dan pengembang(kebetulan satu perusahaan walaupun beda nama. Bagi seorang arsitek merupakan hal yang mutlak dikuasai untuk dapat menggambarkan idea, gagasan atau imajinasinya tentang bangunan yang direncanakan. Untuk menciptakan dan membangun konstruksi bangunan atau rumah, seorang arsitek memadukan dan menggabungkan seni dan kreativitasnya dengan ketepatan perhitungan konstruksi bangunan. Dalam hal apapun arsitek lazimnya bekera dalam tatacara praktek yang memegang teguh etika arsitek, kaidah tatalaku yang baik, bekerja secara mandiri dan menyuguhkan layanan jasanya secara profesional. Baik arsitek sebagai pekerja atau sebagai profesi harus mempunyai kode etik atau aturan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tanggungjawab profesi arsitek dalam sistim Hukum Indonesia masih diatur dalam Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang arsitek kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, terlihat apabila terjadi hubungan kerja antara arsitek dengan pemberi tugas berdasarkan perjanjian kerja, sehingga terlihat tanggung jawab dikarenakan pekerjaan sebagai seorang arsitek. Tanggungjawab profesi arsitek dalam sistim Hukum Malaysia, diatur dalam ARSITEK ACT 1967, diperbaruhi dengan ARCHITECT ATURAN 1996 tentang tentang pendaftaran arsitek, sehingga Setiap Arsitek Professional, Lulusan Arsitek dan praktek konsultasi arsitektur harus tunduk pada UU ini. Dalam menjalankan layanan konsultasi arsitektur dilakukan pengawasan oleh Dewan Arsitektur Malaysia, apabila seorang aristek yang melanggarkan ketentuan yang sudah di UU, maka oleh Dewan Arsitektur dianggap sebagai pelanggaran dikenakan denda paling banyak sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi jangka waktu dua tahun atau untuk keduanya.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab Profesi Arsitek
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Undergraduate Program in Law
Depositing User: FH Universitas Trisakti
Date Deposited: 16 Aug 2017 06:41
Last Modified: 16 Aug 2017 06:41
URI: http://libprint.trisakti.ac.id/id/eprint/175

Actions (login required)

View Item View Item
View My Stats